close

IIS UGM Bergerak demi Ratifikasi Konvensi Bom Tandan

image
bom tandan
bom tandan

Konvensi Bom Tandan (Convention on Cluster Munitions) mulai berlaku secara hukum pada tanggal 1 Agustus 2010. Konvensi ini sebelumnya diadopsi pada 30 Mei 2008 di Dublin, Irlandia, dan ditandatangani pada 3-4 Desember 2008 di Oslo, Norwegia. Tertanda 16 Juni 2016, 119 negara di seluruh dunia telah bergabung dalam konvensi ini dengan 100 negara yang sudah meratifikasinya. Namun, enam tahun berselang sejak diberlakukan, Indonesia sebagai penanda tangan konvensi ini masih belum melakukan ratifikasi.

Konvensi ini sendiri mengatur mengenai pelarangan penggunaan, pembuatan, pemindahan, dan penimbunan bom tandan. Perjanjian ini mewajibkan penghancuran timbunan bom tandan dalam waktu 8 tahun dan pembersihan wilayah yang terkontaminasi dalam waktu 10 tahun. Selain itu, konvensi ini juga mengatur mengenai bantuan dan pendampingan terhadap korban, termasuk juga mekanisme penghancuran persediaan senjata.

Bom tandan atau dapat juga disebut bom curah adalah jenis bom yang di dalamnya terdapat puluhan hingga ratusan bom-bom kecil. Bom ini biasanya dijatuhkan dari pesawat atau ditembakkan dari darat, serta dirancang untuk terburai di udara sehingga bom-bom kecil tersebut terjatuh di wilayah sasaran. Ketika bom tandan dijatuhkan dari pesawat, bom-bom kecil ini akan terpencar dan ledakannya dapat memorak-porandakan area seluas beberapa lapangan sepakbola.

Bak ranjau darat, jutaan bom tandan yang gagal meledak tersebar di berbagai wilayah konflik bersenjata. Bom tandan menjadi senjata yang dilarang karena tidak dapat membedakan antara pihak yang bertempur (combatant) dan masyarakat sipil. Hal ini merupakan ancaman paling mematikan bagi warga sipil pascaperang karena dapat meledak sewaktu-waktu ketika tersentuh oleh orang yang sedang mengerjakan lahan atau anak-anak yang sedang bermain. Proses pembersihannya pun membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang mahal, dan sangat berbahaya karena dapat membunuh petugas yang membersihkannya.

Indonesia sangat aktif berpartisipasi dan merupakan salah satu pendukung paling kuat dari pelarangan menyeluruh terhadap senjata ini dalam rangkaian proses perundingan Konvensi Bom Tandan (Oslo Process). Bahkan, Indonesia sempat menjadi tuan rumah konferensi regional konvensi ini di Bali pada November 2009. Namun demikian, hingga saat ini Indonesia belum melakukan ratifikasi terhadap konvensi ini.

Ratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat diperlukan agar konvensi ini dapat berlaku secara formal bagi Indonesia. Berdasarkan informasi terakhir yang diberikan oleh Lynda K. Wardhani dari Perwakilan Tetap RI di Jenewa, saat ini ratifikasi sedang menunggu persetujuan dari DPR, setelah sebelumnya melalui proses sosialisasi kepada para pemangku kepentingan dalam negeri.

“Ratifikasi Konvensi Bom Tandan sangat penting maknanya bagi penguatan norma internasional terkait senjata ini,” ujar Yunizar Adiputera, peneliti dari Institute of Internasional Studies Universitas Gadjah Mada (IIS UGM) dalam rilis pers yang diterima WARN!NG. Saat ini, lanjutnya, masih banyak negara yang masih belum meratifikasi, misalnya Amerika Serikat dan bahkan sebagian besar negara-negara ASEAN, sehingga ratifikasi oleh Indonesia dapat menjadi pull factor yang dapat menarik negara-negara lain untuk dapat turut melakukan ratifikasi.

Dalam rangka mendorong pemerintah untuk segera melakukan ratifikasi, pada 1 Agustus 2016 IIS UGM melakukan penggalangan dukungan dari kalangan mahasiswa dan masyarakat dalam bentuk penandatanganan kartu pos. Setelah terkumpul, nantinya kartu pos ini akan dikirimkan ke Presiden Joko Widodo. “Kami berharap dengan keterlibatan masyarakat dalam penggalangan dukungan ini pemerintah dan DPR menyadari pentingnya mempercepat proses ratifikasi,” imbuh Yunizar.

Institute of International Studies adalah sebuah unit riset di bawah Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Selain melakukan riset, IIS juga aktif melakukan advokasi, pendidikan dan penjangkauan masyarakat. Salah satu programnya adalah program on humanitarian action, di mana dalam beberapa tahun terakhir para peneliti IIS fokus meliput masalah-masalah perlucutan senjata global. [WARN!NG / Oktaria Asmarani]

warningmagz

The author warningmagz

Leave a Response