close

[Movie Review] The Post

locandinapg4

Review overview

WARN!NG LEVEL 8.8

Summary

8.8 Score

Steven Spielberg

Drama, Politic

Teman saya, Galih Fajar, vokalis band folk yang merintis karier sebagai Harvey Weinstein sineas, sempat ngambek gara-gara saya melarangnya nonton film ini. Dikiranya saya meremehkan intelegensinya karena film ini tampak berat dari sinopsisnya. Padahal saya hanya takut ia akan bete lalu geram saat menonton karena tak punya pengalaman jurnalistik sebelumnya. Toh memang banyak sekali orang yang mengaku bosan menonton film ini. Kan saya cuma memposisikan diri sebagai pemberi rekomendasi ala penjaga rental DVD, apa yang salah, baby? Kecuali saya melarangnya menonton Ferdinand, nah itu baru kelewatan.

Tapi untuk kamu yang pernah punya asam garam di bidang jurnalisme, film ini harus kamu tonton. Wajib hukumnya. Kepada kamu semua saya fatwakan demikian. Setidaknya kamu harusnya punya modal referensi, misalnya bahwa Pentagon Papers merupakan salah satu temuan terbesar praktik jurnalistik. The Post mengangkat kisah ini dengan harian Washington Post sebagai aditokohnya.

Washington Post adalah surat kabar dari Washington D.C yang didirikan di tahun 1877dan dikenal punya spesialisasi mengabarkan berita-berita politik yang berkaitan langsung dengan pemerintah Amerika Serikat. Korannya bapak-bapaklah pokoknya. Sempat beberapa kali berpindah haluan politik, Washington Post dikenal punya keberpihakan kuat di sayap kiri, sampai-sampai Presiden Lyndon B. Johnson menyamakan mereka dengan Daily Worker, surat kabarnya Partai Komunis Amerika Serikat.

Setelah Phil Graham mangkat, perusahaan Washington Post dikontrol penuh oleh istrinya, Katharine Graham secara resmi mulai 1967. Bagaimana Katharine (Meryl Streep) kemudian digambarkan bermasalah dengan kurangnya kepercayaan diri mengomandoi perusahaan surat kabar ini di The Post bukan sekadar dramatisasi. Faktanya, ia memang mengaku sangat grogi dalam memimpin industri yang masih sangat langka untuk diasuh wanita ini. Namun, justru di tangannya malah Washington Post mengukuhkan diri sebagai salah satu media dengan reputasi paling top di dunia, tepatnya sejak berhasil mewartakan salah dua kasus paling besar di sejarah jurnalisme, yakni Pentagon Papers dan Skandal Watergate.

Pentagon Papers adalah dokumen sejarah departemen pertahanan Amerika Serikat yang menjelaskan keterlibatan militer dan politik Amerika Serikat di Vietnam dari 1945 sampai 1967. Ada banyak informasi terkuak, seperti bagaimana pemerintah Amerika memperbesar skala serangan sampai ke Kamboja dan Laos, kedudukan Amerika dalam peperangan yang sebenarnya justru tercundang, disertai berbagai kebohongan negara lainnya. Yang paling parah adalah terungkapnya intensi dari keempat presiden atas motif melancarkan Perang Vietnam: Harry S. Truman, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, dan Lyndon B. Johnson. Mereka memang berniat memperluas lingkup peperangan, bahkan tercatat 70 persen alasan Amerika Serikat masih tetap menyerang meski menunjukan kekalahan di pertengahan 60-an adalah hanya untuk menghindari rasa malu. Mereka takut diejek-ejek oleh negara dunia ketiga semacam Laos atau Kamboja, “halah kalahan, cemen, sok-sokan, kontol bosok!”. Demi itulah ratusan ribu tentara dikirim—dan mati kemudian.

Dokumen itu sebenarnya merupakan studi yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan, Robert McNamara sebagai “ensiklopedi sejarah Perang Vietnam” dan bahan pengambilan kebijakan di masa depan. Diambil diam-diam oleh mantan staf analis militer, Daniell Ellsberg, dokumen itu diberikan ke Neil Sheehan, jurnalis The New York Times pada awal 1971. Setelah diterbitkan, publik heboh dan sadar telah ditipu negaranya selama bertahun-tahun. Richard Nixon yang tengah menjabat sebagai presiden pun marah besar. Ia menuntut The New York Times ke pengadilan.

Sementara kru The New York Times ini sakit kepala kena tuntutan, dokumen itu akhirnya berpindah ke Washington Post setelah Ben Bagdikian, salah satu jurnalis yang dianggap terjago di dunia (Bob Woodward dan Carl Beinstein masih imut-imut di tahun ini) berhasil melacak dan menemukan Ellsberg. Si analis lalu mempercayakan semuanya ke Bagdikian untuk bisa diterbitkan di Washington Post. Bagdikian pun membawa rahasia negara sejumlah tujuh ribu halaman yang teracak tanpa nomor halaman itu ke tim redaksinya.

Lalu Washington Post akan menerbitkannya atau tidak ya? Jreng jreng jreng

Itulah konflik utama di The Post. Sebagaimana kaidah jurnalistik, narasi di The Post dibangun rapi, komunikatif, dan mudah untuk diikuti, bahkan kadang terasa amat enteng. Josh Singer, penulis naskah yang sebelumnya menulis untuk Spotlight memegang andil pada alur dan berbagai kalimat-kalimat petuah jurnalisme yang bertebaran. Namun, jika unsur jurnalisme pada Spotlight lebih pada keuletan dan teknik melakukan investigasi, maka The Post lebih pada pergulatan mempertahankan prinsip-prinsip ideal jurnalisme dalam kebijakan merilis berita.

Orang yang sudah terbiasa di newsroom pasti sadar benar bahwa pilihan “merilis atau tidak” itu lebih runyam dari kedengarannya. Dalam konflik The Post, setidaknya ada tiga tekanan:

Pertama, tekanan tuntutan bisnis. Posisi Washington Post sedang terombang-ambing menjelang pengungkapan kasus Pentagon Papers. Katharine sedang mencari investor dan kucuran dana lebih untuk bisa memperkuat basis jangkauan produksi dan pemasaran mereka. Dalam situasi butuh mendapatkan kepercayaan para calon investor, Washington Post justru punya pemimpin redaksi bernama Ben Bradlee–diperankan oleh Tom Hanks yang masih terbaik untuk peran bapak-bapak karismatik dan determinatif—yang berniat untuk menerbitkan sebuah berita yang berisiko tinggi. Jika itu membuat Washington Post terkena sanksi dan pembredelan dari negara, atau juga melakukan kesalahan teknis pemberitaan, para investor akan membatalkan semua rencana kerjasama mereka. Idealnya sih Ben Bradlee dan tim redaksinya cuek saja dengan itu. Tak ada urusannya.

Idealnya lho ya, karena faktanya independensi divisi redaksi dari kepentingan divisi lainnya dalam perusahaan media adalah masalah utama di manapun, terutama bagi media yang berdiri di habitat kapitalisme seperti Amerika Serikat. The New Yorker bahkan memisahkan lantai untuk ruang tim redaksi dan ruang tim pemasarannya. Akses untuk para personel dari kedua divisi itu dapat berinteraksi diminimalisir sedemikian rupa.

Dalam Sembilan Prinsip Jurnalisme, Bill Kovach mengatakan bahwa jurnalis harus punya tanggung jawab pada nuraninya, serta memperjuangkan panduan moral mereka. Para jurnalis harus percaya adanya kewajiban untuk menantang redatur, pemilik, pengiklan, dan bahkan negara jika memang diharuskan begitu. Saya seringkali mengutip kalimat dari Bob Woodward,”Jurnalisme terbaik seringkali muncul ketika ia menentang manajemennya.” Adegan klimaks di The Post adalah ketika para redaktur, pengacara, dan bagian direksi dari Washington Post bersitegang menentukan keputusan akan rilis atau tidaknya Pentagon Papers. Beberapa wartawan sebelumnya mengaku akan mengundurkan diri jika berita itu tak jadi dipublikasikan. “Satu-satunya jalan untuk melindungi hak mempublikasikan sesuatu adalah mempublikasikanya,” ujar Ben –yang di kenyataan sebenarnya diucapkan oleh Bagdikian. Toh kredibilitas koran itu sendiri akan hancur jika kelak ketahuan tidak berani mempublikasikannya oleh publik, untungnya manajemen Washington Post sadar dengan itu.

Tentu saja itu semua terjadi di era jurnalisme masih dalam masa keemasannyaDi era sekarang, konfliknya tidak perlu dipandang sepelik itu. Cukup pikirkan “laku atau tidak”, atau “sensasional atau tidak”. Polemiknya bukan terancam akan dibubarkan oleh negara, melainkan sesederhana kekurangan klik. “Improving quality will naturally lead to greater profitability” adalah rumus media yang kini dirindukan, dan memang efektif di zamannya. Katharine dan Bradlee percaya akan prioritas kualitas itu, makanya Washington Post menjadi kian bertaji liputan-liputannya di tangan keduanya.

Kedua, tekanan relasi politik. Masalah ini secara personal menjadi tantangan besar untuk Katharine. Jabatan eksekutif seperti CEO atau direktur di media memang paling rentan karena lumrah untuk mereka menjalin relasi dengan tokoh-tokoh penting masyarakat. Apalagi pada dasarnya keluarga (Katharine) Graham cukup terpandang di pergaulan elit Washington. Itulah kenapa Katharine bisa berkarib dengan beberapa figur publik seperti John F. Kennedy, Ronald Reagan, Lyndon B. Johnson, dan Robert McNamara.

Menarik melihat adegan adu independensi antara Bradlee dan Katharine. Bradlee menuduh Katharine dipengaruhi oleh McNamara semalam sebelum New York Times merilis berita perdana soal Pentagon Papers. Ia yakin ini adalah langkah McNamara untuk membentengi Washington Post agar tidak mengikuti tindakan New York Times.

Sementara Katharine membalik debat dengan membahas kembali hubungan amikal antara Bradlee dengan John F. Kennedy dan istrinya saat ia masih menjadi kuli tinta di Newsweek. Bradlee ikut tur kampanye Kennedy pada 1960, lalu menulis buku berjudul Conversation With Kennedy. Ia sendiri beberapa kali sudah menyampaikan kekhawatirannya memiliki teman yang berhasil menjadi majikan Gedung Putih. “Media saya tahu kami adalah teman, dan bos saya menyukai akses, tapi mereka akan mencermati naskah saya dua kali lebih hati-hati karenanya,” tukasnya. Untungnya, buku Conversation With Kennedymembuktikan kepiawaian Bradlee memanfaatkan akses kekerabatan itu untuk menghasilkan informasi-informasi yang tak bisa didapatkan dari gap antara jurnalis dan narasumbernya.

Apakah jurnalis tidak boleh memiliki kedekatan dengan narasumber? Ini pertanyaan yang masih tetap menjadi pertanyaan di kalangan pemikir jurnalisme. New York Times pernah dikritik karena mengizinkan Todd Purdum meliput pemerintahan Bill Clinton setelah ia memiliki hubungan asmara dengan mantan sekretaris pers Gedung Putih, Dee Dee Myers. Beda lagi dengan Abe Rosenthal yang menegur seorang reporter New York Times bernama Laura Foreman karena terlibat asmara dengan seorang politisi korup yang diliputnya. Sang pemimpin redaksi mengatakan,”Saya tak peduli jika kau tidur dengan gajah sekalipun, asalkan kau tidak meliput sirkus.”

Sebagaimana opini dari Bill Kovach, pelarangan ketat terhadap setiap jenis keterkaitan personal tak menjamin seorang wartawan tetap independen dari faksi politik atau faksi lainnya. Saya sendiri memilih setuju bahwa ketentuan pokoknya adalah asal tidak terjerumus pada loyalitas atau posisi partisan. Keterusterangan dalam orientasi pemberitaan pun penting, agar pembaca bisa menilai sendiri potensi kebenaran berita yang ditulis.

Ketiga, tekanan negara. Presiden Nixon terkenal rewel dan tak murah ampun. Ia mengancam membredel New York Times dan Washington Post atas pemberitaan Pentagon Papers berdasarkan undang-undang UU Spionase (Espionage Act) yang dibuat di tahun 1917. Namun, akhirnya tuntutan itu tak berkutik di hadapan prinsip-prinsip kebebasan pers yang dianut oleh Amerika, dan ia mengumumkan berakhirnya Perang Vietnam pada 1973.

Persidangan ini membuat Mahkamah Agung harus menegaskan peran utama pers dalam masyarakat. Kemenangan New York Times dan Washington Postmenunjukan bahwa Mahkamah Agung berhasil membangun benteng yang aman bagi wartawan untuk ke depannya bisa lebih leluasa melayani kebutuhan publik akan informasi yang menyangkut kesejahteraan bersama. “Pers dilindungi agar bisa membuka rahasia pemerintah dan memberi informasi pada rakyat. Hanya pers yang bebas dan tak terbelenggu yang bisa efektif mengungkap penyimpangan pemerintah,” tutur Hakim Agung Hugo Black.

Bill Kovach juga menegaskan bahwa jurnalisme harus mampu menjadi pemantau kekuasaan. Negara sudah biasa menjadi oponen dalam implementasi prinsip ini. Alhasil, prinsip ini pula yang menjadi pondasi metode jurnalisme investigatif atau proses pengungkapan dan pembongkaran perkara publik yang disembunyikan.

Reportase yang dilakukan New York Times dan Washington Post ini masuk dalam kategori investigasi interpretatif. Jika reportase investigasi orisinal membuka informasi yang belum dikumpulkan pihak lain untuk disampaikan pada publik—sebagaimana yang dilakukan Boston Globe di Spotlight—maka investigasi interpretatif mengejar fakta-fakta secara intens hingga membawa informasi utuh dalam konteks baru yang lengkap dan menyajikan pemahaman publik yang mendalam. Isu yang dibongkar biasanya amat kompleks dan membutuhkan kerja analisis yang tak biasa. Ribuan halaman Pentagon Papers belum tentu akan tersampaikan dengan baik ke publik jika tak melewati penelaahan yang akurat dalam metode investigasi interpretatif. Bisa saja hasilnya malah terlalu interpretatif sehingga aspek polemiknya melampaui sisi jurnalismenya. Ini sempat kejadian di America: Who Stole The Dream, sebuah liputan kritis dari Time akan sistem ekonomi-politik Amerika yang dianggap merugikan warga berpenghasilan rendah. Liputan itu dibilang “sampah” oleh Bob Samuelson dari Newsweek karena dianggap kurang seimbang dalam menawarkan paparan.

Namun, tak diragukan bagi Pentagon Papers, pengaruhnya terlalu besar. Jika pengaruh liputan pelecehan seksual masif oleh gereja yang diterbitkan Boston Globe digambarkan dalam Spotlight dengan berduyu-duyu korban mendapatkan keberanian dan ruang untuk melaporkan pengalaman mereka ke koran tersebut, maka suksesnya Washington Post digambarkan dengan ikutnya lima belas koran lain menyusul memberitakan Pentagon Papers. Selain itu, temuan ini juga menjadi pemantik dari bakal upaya investigasi Skandal Watergate. Akhir karier Richard Nixon berawal dari Pentagon Papers, sebelum benar-benar runtuh oleh Skandal Watergate yang tertumpahkan di sebuah buku yang diadaptasi menjadi film jurnalistik paling legendaris, All the President’s Men.

Hasil gambar untuk the post 2017

Seperti halnya produk jurnalistik, film juga membutuhkan framing dalam menyusun narasinya. Memilih internal Washington Post sebagai tokoh-tokoh utama dalam The Post adalah bentuk pembingkaian sudut pandang narasi. Karena itu komplain dari New York Times bahwa film ini mengabaikan peran mereka agak berseberangan dengan pemahaman framing itu. Toh saya sudah bisa menangkap peran penting Times dari film ini. Dan Spielberg mampu mempertanggungjawabkan pilihan itu dengan menyuguhkan unsur drama yang tidak terlalu dibuat-buat dari internal Post. Pada dasarnya sudah ada drama di sana, dan film ini cukup menerjemahkannya ke penonton tanpa harus ripuh membesar-besarkannya.

Sebenarnya saya sangat paham jika awak Times kesal. Kedua surat kabar itu adalah rival satu sama lain yang belum ada habisnya. Keduanya membangun dekade 70-an sebagai era baru jurnalisme. Dan jika Watergate hampir bisa dikatakan kemenangan telak Post, maka Pentagon harusnya milik Times. Kebanggaan historis terbesar mereka. Wajar kalau mereka misuh-misuh menonton The Post. Karena jika dibandingkan—dan toh bisa ditonton sendiri di film itu—Times adalah inisiator investigasi ini. Jika bukan karena Neil Sheehan yang beraksi lebih dulu, disertai keputusan redaksi yang berani dari James L. Greenfield dan James Goodale, belum tentu Bradlee dan Bagdikian punya peluang dan nyali untuk melakukan yang sama. Times adalah pelopor sekaligus martir.

The Post juga menyajikan konteks persaingan panjang Times melawan Postyang memang diawali dari dekade 70-an, terutama di bawah kendali Abe Rosenthal dan Ben Bradlee. Kedua pemimpin redaksi itu berhasil membangun ambisi kompetisi yang keras di masing-masing divisi redaksinya. Kedua surat kabar itu adalah pelanggan penghargaan Pulitzer, merilis publikasi-publikasi besar dan produk jurnalisme yang mengagumkan. “Mengalahkan The Post terasa seperti berhasil menciptakan home run untuk Yankees melawan Red Sox,” tukas Alex S. Jones, jurnalis Times pemenang Pulitzer pada era 1983 -1992

Memasuki dekade 90-an, ketika teknologi makin maju dan membutuhkan metode baru mencari pendapatan, Times mengembangkan diri–disertai sokongan investasi modal–menjadi surat kabar nasional dengan persebaran luas dan memuaskan pelanggan setia. Sementara Post, meski hanya berskala lokal, namun bertumpuan basis pundi-pundi iklan yang kokoh karena punya saingan lebih sedikit di Washington.

Terdapat sebuah cerita menarik dari Edward Walsh, reporter Post. Pada tahun 1995, seorang Timothy McVeigh melancarkan aksi teror paling mematikan di sejarah Amerika Serikat–sebelum Penyerangan 11 September–dengan mengebom Oklahoma hingga menewaskan 168 orang. Walsh lalu mendapat telepon dari redaksinya untuk segera datang sedini mungkin ke lokasi pengeboman. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan beberapa reporter Postlainnya yang juga dikirim untuk liputan. Namun, selain itu ia juga bertemu dengan pesawat jet dari Times yang tak tanggung-tanggung menampung satu formasi komplet newsroom: sekumpulan reporter, editor, dan fotografer. Pindahan kantor cuk!!! “Saya berkompetisi dengan Times sepanjang karier. Namun itu adalah pertama kalinya saya merasa kami benar-benar kalah,” ujarnya.

Yang terbaru, keduanya masih berbagi jatah apresiasi untuk penghargaan bergengsi Pulitzer 2017. Satu untuk kategori National Reporting yang jatuh di tangan David Fahrenthold dari Post atas pembongkaran yayasan amal Donald Trump. Sementara Times kebagian kategori International Reporting lewat liputan investigasi cara pemerintah Rusia dan Vladimir Putin memperbesar pengaruhnya di barat, termasuk dengan metode kriminalisasi, pembunuhan, dan cyberbullying.

Kendati New York Times belum terkalahkan media manapun dari segi kemampuan investigasi dan reportase global, tapi Washington Post punya prestasi-prestasi pewartaan bersejarah yang tak kalah mentereng. Toh Washington Post masih pegang skor 2-0 di Hollywood lewat All President’s Mendan The Post.

[Soni Triantoro / WARN!NG]

Tags : bill kovach filmfilm jurnalismefilm jurnalistikfilm new york timesfilm washington postjurnalisme investigatifmeryl streepsembilan prinsip jurnalismesteven spielbergthe new york times vs washington posttom hanks
warningmagz

The author warningmagz

Leave a Response