close

Petani Rembang Menang, Izin Lingkungan Semen Indonesia Dibatalkan

rembang
tolak pabrik semen
tolak pabrik semen. foto oleh @omahkendeng

Mahkamah Agung (MA) dalam sidang Peninjauan Kembali (PK) memutuskan memenangkan gugatan petani Rembang dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). Dengan dikeluarkannya putusan tersebut, izin lingkungan yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah untuk PT Semen Gresik (Persero) Tbk harus dibatalkan. Putusan tersebut dikeluarkan tertanggal 5 Oktober 2016, namun baru dipublikasi pada tanggal 10 Oktober 2016.

Dalam amar putusan yang dapat diakses melalui laman resmi MA, gugatan para petani Rembang dengan nomor register 99 PK/TUN/2016 ini dikabulkan. Selain itu, MA juga mengabulkan gugatan serta membatalkan objek sengketa. Yang dimaksud objek sengeketa ialah Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen milik PT Semen Gresik (Persero) Tbk yang sekarang bernama PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk di Kabupaten Rembang tertanggal 7 Juni 2012. Putusan MK ini juga bersifat judex facti, artinya membatalkan putusan pengadilan di bawahnya.

Hasil putusan MK tersebut disambut baik oleh petani Rembang dan Walhi. Joko Priyanto selaku pemohon PK mengaku lega. “Kami dengar kabar itu senang, lega, artinya perjuangan panjang kami warga Rembang ini terbayar juga,” ujarnya, seperti dilansir Tempo (10/11). Menurut Joko, putusan MA akan membawa dampak besar bagi kelanjutan sengeketa. “”Kalau izin lingkungan batal maka semuanya batal secara otomatis. Akarnya itu kan izin lingkungan baru keluar izin-izin yang lain,” terangnya.

Khalisah Khalid, juru bicara Walhi pun mengaku senang serta terkejut dengan putusan MA yang memenangkan petani Rembang. Senada dengan Joko, Khalisah berpendapat bahwa putusan ini akan mengakhiri proyek tambang semen di Rembang. Seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Khalisah menyatakan bahwa, “Konsekuensi atas putusan ini berarti segala aktivitas pertambangan karst termasuk rencana operasional pabrik semen harus dihentikan. Gubernur Ganjar Pranowo sudah bilang akan menghormati hukum,”

rembang
rembang

Presiden Direktur Semen Indonesia, Rizkan Chandra, selaku pihak yang kalah, mengaku siap memastikan perusahaannya untuk menghormati proses hukum. Perusahaan juga mengikuti perintah Joko Widodo pada Agustus lalu untuk menunggu hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). “Seluruh dokumen kami sudah legal, izin usaha pertambangan sudah, AMDAL sudah, kami juga menjalankan proses hukum, bahkan di kasasi MA sudah diputuskan. Tetapi kami loyal, kami mengikuti yang diminta pemerintah,” ujar Rizkan, 26 September lalu dilansir dari CNNIndonesia.com.

Sengketa lahan antara warga Rembang dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk bermula pada tahun 2012. Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 7 Juni 2012 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 660.1/17/2012 sebagai izin pendirian pabrik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Rembang. Joko Prianto dan warga Rembang lain yang menolak keberadaan pabrik itu kemudian melayangkan gugatan ke Pengandilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

Dalam gugatan tersebut, majelis hakim PTUN Semarang tertanggal 16 April 2015 menolak gugatan petani Rembang karena kedaluwarsa. Obyek gugatan yang diajukan telah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Tak berhenti sampai di situ, petani Rembang dan Walhi mengajukan banding di PTUN Surabaya. Namun, usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Majelis hakim justru menguatkan putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 64/G/2014/PTUN.SMG tanggal 16 April 2015.

Setelah kekalahan beruntun, petani Rembang dan Walhi tetap melakukan upaya melalui jalur hukum. Mereka lalu mengajukan kasasi ke MA. Namun, kenyataan pahit harus dihadapi. MA memutuskan menolak kasasi.

4 Mei 2016 lalu, petani Rembang dan Walhi mengajukan Peninjauan Kembali karena ditemukan novum (bukti baru) atas kejanggalan yang telah terjadi pada persidangan-persidangan yang lalu. Dilansir dari Tempo, Joko mengatakan, “Artinya pengadilan memutuskan memang dengan fakta dan kenyataan yang ada,” [WARN!NG/ Unies Ananda Raja]

warningmagz

The author warningmagz

Leave a Response