close

Progres Pembangunan NYIA Langgar Hak Asasi Warga Kulon Progo

24232503_537399976615174_1633632709255977528_n

Rencana pembangunan NYIA di Kulon Progo menyimpan banyak sekali masalah HAM dan hukum yang belum selesai, dan bahkan terus bertambah.

Rencana pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) terus menuai konflik. Bandara internasional yang rencananya akan mulai beroperasi pada April 2019 ini ada di bawah nama BUMN PT Angkasa Pura I (PT AP I). Proses pengosongan lahan warga di kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo disinyalir mengandung banyak unsur represi dan pelanggaran hukum.

Paguyuban Warga Penolak Penggusuran-Kulon Progo (PWPP-KP) menuturkan bahwa tindak penggusuran oleh alat berat sudah dimulai sejak Senin, 27 November 2017 lalu. Senin pagi itu, beberapa rumah warga Kulon Progo di Desa Palihan didatangi oleh pihak Angkasa Pura I, PT Pembangunan Perumahan (PT-PP), dan PT Surya Karya Setiabudi (PT-SKS). Kedatangan mereka dikawal oleh sekitar 400 personel satpol PP, Aparat Kepolisian, militer dan beberapa berpakaian sipil. Akun Jogja Darurat Agraria, yang terus mengawal warga Kulon Progo ini terus mengunggah video-video yang menunjukkan tindakan intimidatif aparat kepada warga seperti pemutusan aliran listrik di beberapa desa, pencongkelan pintu rumah, ujaran-ujaran kebencian, merusak tempat ibadah, melarang warga masuk rumah, dan bahkan tindakan kekerasan kepada warga.

dok Jogja Darurat Agraria

PWPP-KP menilai bahwa pembangunan NYIA justru akan merampas banyak ruang hidup masyarakat umum. Kawasan pesisir pantai di Kulon Progo sendiri sudah sejak lama jadi lahan tani yang digarap oleh warga Kulon Progo dan menjadi sumber penghidupan mereka selama ini. “Kami tegaskan kembali, bahwa kami tetap akan bertahan dan menjaga ruang hidup masyarakat banyak. Bagi kami, menolak proyek bandara dan mempertahankan tanah kami adalah jihad,” ujar mereka.

Sementara Sujiastono, manajer proyek NYIA PT. AP I mengatakan proses pengosongan lahan dan bangunan merupakan bagian dari proses pengadaan tanah yang dilakukan AP I dan telah dikonsinyasi di Pengadilan Negeri Wates. “Kami sudah melayangkan surat peringatan kesatu sampai ketiga, dengan batas waktu pengosongan paling lambat 24 November 2017, dan Senin [27/11/2017] ini kami lakukan pengosongan lahan dan bangunan,” kata Sujiastono seperti yang dikutip dari Tirto.id.

Sehari setelah alat-alat berat masuk dan melakukan penggusuran diadakan, warga yang tidak terima melaporkan AP I ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Mengutip Selamatkanbumi.com, temuan awal ORI pada 28 November mengkonfirmasi bahwa ada beberapa rumah warga penolak yang tidak pernah menerima ganti rugi, dan dirusak/dibongkar terlebih dahulu daripada yang telah menerima ganti rugi dan dikosongkan oleh penghuninya. ORI juga menemukan bahwa proses penggusuran itu dilaksanakan oleh PT. AP I dengan bantuan dari instansi pelayanan publik pemerintah. ORI memutuskan untuk melanjutkan investigasi dan menghimbau agar pihak Angkasa Pura I menundan pengosongan lahan dan pembongkaran. Namun di lapangan, tindakan represif pada warga terus berlanjut.

Tindakan penggusuran ini juga dikecam oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dengan mengeluarkan pernyataan resmi. YLBHI bersama 15 LBH berpendapat terjadi darurat pelanggaran hukum, konstitusi dan HAM dalam proses pengosongan lahan tersebut.   YLBHI menilai studi Amdal PT AP I sebagai bekal penerbitan Izin Lingkungan pada 17 Oktober 2017 cacat secara hukum. Studi Amdal ini juga yang menjadi pra-syarat penerbitan Surat Keputusan Gubernur DIY nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bandara Untuk Pengembangan Bandara Baru di DIY (IPL). Mereka juga menyebutkan bahwa dari aspek pelingkupan saja, rencana lokasi di Kulonprogo tidak masuk akal karena daerah tersebut masuk dalam daerah rawan bencana. Hal ini bahkan sudah ditetapkan dalam Perpres 28/2012 pasal 46 ayat 9d. Terlebih, mereka menemukan bahwa NYIA tidak masuk dalam salah satu klausula PP 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Perpres 28/2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali, hingga Perda DIY 2/2012 yang justru menuliskan tentang pengembangan dan pemantapan fungsi banda Adisutjipto alih-alih membangun bandara baru.

Yang lebih mendasar, tindakan represif dan intimidatif pada proses penggusuran warga Kulonprogo ini telah melanggar pasal 28A UUD 1945 tentang jaminan hak dasar manusia untuk hidup. Oleh karena itu, YLBHI mendesak dan menuntut kepada Presiden Jokowi, Pemerintah Daerah Provinsi DIY, Pemerintah Kapubaten Kulon Progo dan Angkasa Pura I untuk:

  1. Menghentikan seluruh aktivitas pengosongan paksa terhadap lahan dan rumah-rumah warga
  2. Menghentikan seluruh tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan New Yogyakarta International Airport Kulon Progo
  3. Mengembalikan hak-hak warga pada kondisi semula.

Sementara itu, Gurbernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X justru meminta warga terdampak proyek pembangunan NYIA ini untuk segera pindah secara mandiri. Seperti dikutip dari Tirto.id dari pernyataan Sultan HB X di Kulon Progo (2/12), “Daripada dipaksa lebih baik kesadaran sendiri. Kesadaran sendiri lebih baik, masak apa-apa harus dipaksa,” ujarnya.

barisan jaringan solidaritas | Dok. Jogja Darurat Agraria

Namun meski kecaman terus berdatangan, proses penggusuran terus dilakukan bahkan hingga berita ini ditulis (5/12). Setelah beberapa hari seruan solidaritas didengungkan oleh Jogja Darurat Agraria, ratusan aktivis dari jaringan solidaritas berdatangan ke Kulonprogo untuk ikut menjaga rumah-rumah warga dan mengawal proses ini. Namun pagi tadi tersebar kronologi tindak kekerasan pada beberapa warga dan penangkapan 12 aktivis yang didominasi oleh para penggerak pers mahasiswa.

Sementara itu, seruan solidaritas terus diserukan oleh teman-teman jaringan solidaritas dari banyak pihak, mulai dari mahasiswa, aktivis, pers, dan musisi. Bantuan pun terus berdatangan dalam berbagai bentuk. Untuk terus mengikuti berita terbaru dari warga di Kulon Progo, bisa terus mengecek akun resmi Jogja Darurat Agraria di sosial media. [WARN!NGMAGZ/Titah AW]

 

warningmagz

The author warningmagz

Leave a Response