close

Putusan IPT 1965 Tetapkan Indonesia sebagai Pelaku Genosida

22318022493_0a8bd1af96_o
IPT
IPT

Keputusan final International People’s Tribunal tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia 1965 (IPT 1965) menyatakan bahwa Indonesia harus betanggungjawab atas sepuluh pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi pada 1965-1966. Pelanggaran yang terjadi di antaranya termasuk genosida terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pendukung Soekarno dan anggota Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dilaporkan telah memakan korban setidaknya 500.000 jiwa. Sepuluh kejahatan HAM berat itu adalah pembunuhan massal, pemusnahan, pemenjaraan, perbudakan, penyiksaan, penghilangan paksa, kekerasan seksual, pengasingan, propaganda palsu, keterlibatan negara lain, hingga genosida. Sidang IPT 1965 dihelat pada tanggal 10 hingga 13 November 2015 lalu. Sebanyak 10 orang menjadi saksi mengenai apa yang terjadi pada tragedi 1965.

Keputusan final sidang  dibacakan oleh ketua Majelis Hakim Zakeria Yacoob dan ditayangkan melalui pemutaran rekaman di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Rabu, 20 Juli 2016 lalu. “Indonesia bertanggungjawab dan bersalah dalam kejahatan kemanusiaan berdasarkan konsekuensi atas tindakan tidak manusiawi khususnya oleh pihak militer dan rantai komandonya,” terang Yacoob dalam video yang direkam di Cape Town, Afrika Selatan. Yacoob juga menyatakan bahwa pemerintah Indonesia harus segera bertindak untuk mengungkap ketidakadilan yang terjadi pada penumpasan berdarah 1965.

Majelis hakim menyatakan bahwa seluruh tindakan tidak manusiawi yang dilakukan pada periode 1965-1966 merupakan suatu usaha yang tak dapat dipisahkan dari penyerangan terhadap PKI dan organisasi-organisasi terkait. Bahkan, mereka yang tidak memiliki hubungan dengan PKI. Serangan ini juga berkembang luas menjadi sebuah tindakan penumpasan pendukung Sukarno dan simpatisan PNI. “Tindakan pembunuhan massal, dan semua tindak pidana tidak bermoral pada peristiwa 1965 dan sesudahnya, dan kegagalan untuk mencegahnya atau menindak pelakunya, berlangsung sepenuhnya di bawah tanggung jawab Negara Indonesia,” ujar Yacoob dilansir dari laman www.tribunal1965.org.

Amerika Serikat (AS), Inggris dan Australia, secara mengejutkan, juga terseret dalam sidang IPT 1965. Putusan akhir IPT 1965 menyatakan AS, Inggris, dan Australia terlibat dalam derajat yang berbeda. AS terlibat dengan memberi dukungan kepada militer Indonesia meski mengetahui bahwa pemerintah Indonesia saat itu akan melakukan sebuah pembunuhan massal. Di lain pihak, Inggris dan Australia membuat propaganda sesat yang dikabarkan berulang-ulang mengenai peristiwa 1965.

Mahkamah hakim merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk; meminta maaf kepada seluruh korban, penyintas dan keluarga atas seluruh kejahatan kemanusiaan dan kejaharan lain di Indonesia yang berhubungan dengan peristiwa 1965, menyelidiki dan menindak seluruh kejahatan kemanusiaan, memastikan kompensasi dan pemulihan yang pantas kepada korban dan penyintas. Pemerintah juga diharapkan untuk merehabilitasi para korban dan menghapuskan penganiayaan oleh otoritas atau pembatasan-pembatasan terhadap kenikmatan sepenuhnya atas HAM yang telah dijamin oleh hukum internasional dan Indonesia.

Menanggapi putusan IPT 1965 tersebut sayangnya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut (Menkopolhukam) Binsar Pandjaitan mengeluarkan pernyataan yang bernada kontra. Ia menegaskan Indonesia tidak akan mengikuti putusan Majelis IPT untuk meminta maaf. “Apa urusan dia (IPT 1965)? Dia kan bukan atasan kita. Indonesia punya sistem hukum sendiri saya tidak ingin orang lain mendikte bangsa ini,” kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/7/2016) seperti dilansir Kompas.com. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bahkan menyebut IPT 1965 sebagai pengadilan gombal. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo juga bersikukuh bahwa negara tak akan meminta maaf atas terjadinya peristiwa 1965.

IPT
IPT

Dengan dalih kebesaran negara dan nilai-nilai universal, Luhut dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia mengetahui caranya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Ia juga menolak intervensi pihak asing mengenai urusan dalam negeri. Putusan IPT 1965 mengenai tindak genosida yang dilakukan Indonesia juga ditampik oleh Luhut. Pasalnya, jumlah korban yang tercantum tak dapat dibuktikan secara valid dan legal. “Tidak ada genosida. Genosida itu berapa banyak? Jumlah itu harus dibuktikan,” ujar Luhut.Selain itu, Putusan IPT 1965 juga tak akan dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah. Luhut menyatakan bahwa putusan IPT 1965 tidak berlaku karena mereka bukan sebuah institusi.

Pernyataan yang berbeda datang dari Komisi Nasional HAM (Komnas HAM). Tak seperti institusi lain, Komnas HAM menerima putusan IPT 1965 tentang kejahatan yang dilakukan Indonesia. “Kita seharusnya mempertimbangkan putusan IPT 1965 bukan sebagai intervensi terhadap urusan internal Indonesia. Sebaliknya, kita harusnya berterimakasih karena komunitas internasional memberi perhatian terhadap kasus ini (1965),” terang komisioner Komnas HAM Nurkholis pada The Jakarta Post Senin lalu.

Nurkholis juga menghimbau kepada instansi-instansi pemerintahan agar melihat dan mempelajari terlebih dahulu putusan IPT 1965 sebelum menentukan sikap. Ada baiknya, menurut Nurkholis, pemerintah membentuk tim khusus untuk mempelajari putusan IPT 1965. “Lihat kan, yang hadir di rapat (sidang IPT 1965) adalah ahli-ahli, jadi tak ada salahnya melihat rekomendasi itu. Jangan buru-buru menolak,” tuturnya.

Namun, dikarenakan ketiadaan basis hukum dalam pembentukannya, putusan IPT 1965 tak akan mempunyai konsekuensi legal apapun. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Mohammad Mahfud MD mengatakan bahwa putusan Majelis Hakim IPT tidak memiliki konsekuensi atau pengaruh bagi Indonesia. “IPT itu bukan pengadilan dan keputusannya tidak mengikat. Sama sekali tidak mengikat,” ujar Mahfud. Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan bahwa sistem hukum di Indonesia hanya mengenal dua macam pengadilan pidana, yaitu pengadilan Internasional di bawah kewenangan International Criminal Court (ICC) dan pengadilan negara di dalam negeri masing-masing. Mahfud bahkan mengatakan bahwa IPT 1965 adalah persidangan “liar”.

Namun, Damien Kingsbury, ahli Indonesia Deakin University Australia, menjelaskan bahwa meskipun putusan IPT 1965 tak mempunyai efek praktis, putusan tersebut tetap penting jika dilihat dari sudut pandang simbolis. Kingsbury menegaskan bahwa putusan tersebut dapat memberikan tekanan kepada pemerintah untuk memberikan tindakan lebih mengenai isu 1965. [WARN!NG/Unies Ananda Raja]

warningmagz

The author warningmagz

Leave a Response