close

Putusan KIP Menjadi Momentum Baru Pengungkapan Kasus Munir

sidang_sengketa_informasi_tpf_munir
sidang_sengketa_informasi_tpf_munir. foto: LBH Jakarta
sidang_sengketa_informasi_tpf_munir. foto: LBH Jakarta

Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan bahwa laporan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Meninggalnya Munir yang sudah diserahkan ke mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 Juni 2005 merupakan informasi yang wajib diumumkan ke publik, Senin, (10/10). KIP pun memvonis Sekretariat Negara untuk mengumumkan laporan itu dan menjelaskan alasan tidak kunjung diumumkannya Laporan TPF Munir itu selama lebih dari 10 tahun. Putusan yang menjadi sengketa informasi tersebut dibacakan di Kantor KIP, Jakarta Selatan.

Sebelumnya pada Rabu, (27/4), KontraS bersama dengan LBH Jakarta dan Suciwati, istri Alm. Munir Said Thalib, mendatangi KIP untuk mendaftarkan proses sengketa informasi. Sengketa informasi tersebut pun terdaftar dengan nomor register 025/IV/KIP-PS-2016. Pendaftaran sengketa ini berkaitan dengan permohonan informasi yang diajukan kepada Presiden RI melalui Kementerian Sekretariat Negara. Namun, Laporan TPF Munir tersebut ditolak dengan alasan Kemensesneg tidak menguasai informasi yang dimaksud. Kemensesneg juga menyatakan tidak mengetahui keberadaan dan lembaga negara yang menyimpan dokumen TPF tersebut.

Dilansir dari Detik.com, Yusril Ihza Mahendra yang menjadi Mensesneg kala itu (red-setelah selesainya Laporan TPF Munir) mengaku tidak menerima dokumen tersebut. Sama seperti Yusril, Sudi Silalahi yang menjabat sebagai mantan Seskab juga menyatakan tidak menerima dokumen dalam keterangan tertulisnya. Dalam keterangannya di Kantor KIP, Sudi mengatakan pada 24 Juni 2005 tim TPF bertemu dengan Presiden SBY. Tim TPF datang dengan membawa bundel dokumen.

“Tempat pertemuan di ruang kerja presiden. Dalam pertemuan tersebut yang berbicara hanya tim TPF dan pejabat terkait. Saya tak ikut berbicara. Yang saya ingat ketika itu dilaporkan pada Presiden bahwa telah dilakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak terkait kasus meninggalnya Munir. Dan yang terakhir dilaporkan juga bahwa ada kendala yang dihadapi tim TPF Munir yaitu terbatasnya dana operasional (tidak tersedia dana). Setelah pertemuan terakhir saya ingat ada bundel map yang diserahkan ketua tim kepada presiden setelah itu. Barangkali itulah laporan dari TPF Munir. Setelah itu saya ditugasi mendampingi Ketua TPF Munir untuk konferensi pers. Dalam konferensi pers saya hanya menyampaikan kata pengantar,” tulis Sudi.

Untuk diketahui, Yusril dan Sudi juga dipanggil KIP untuk dikonfirmasi mengenai keberadaan Laporan TPF Munir tersebut. [WARNING/ Yesa Utomo]

warningmagz

The author warningmagz

Leave a Response