close

Sesudah Angan-Angan Nasionalistis, Kemudian Apa?

Still Film Tanah Air Beta (2010)

Setidaknya untuk periode yang singkat, hari lahir negara akan selalu dirayakan di tiap tahunnya dengan berbagai sentimen nasional. Tak kurang dengan mereduksi definisi tentang menjadi merdeka lewat kalimat-kalimat sloganistik yang bertebaran, pawai hingar-bingar juga mempercantik dirinya lewat film-film bertema kebangsaan; di bioskop dan juga di televisi. Momen ini banyak digunakan bagi mereka yang sedang merilis film baru dengan tema-tema yang tak jauh dari kisah cinta tanah air dan negara. Tidak ada kebaruan, atau setidaknya belum. Konsep kepahlawanan berhenti di situ-situ saja dan konsep nasionalisme rasanya jadi itu-itu saja.

Membaca nasionalisme yang sedang diperbincangkan sinema nasional kita dalam pengertian yang lebih luas tentu bukan hal yang mudah. Namun setidaknya ada dua asumsi yang menjadi faktor penting mengapa usaha ini harus dipedulikan: pertama, karena sentimen nasional mudah dieksploitasi oleh para pemimpin politik, termasuk sebagian besar demagog yang membungkus diri mereka dalam mantel patriotisme. Dan yang kedua, narasi nasionalis hanya akan mendorong standar ganda: mereka merasionalisasi apa pun yang dilakukan pihak sendiri sembari menggambarkan perilaku serupa oleh pihak lain dalam sudut pandang yang paling buruk.

Nasionalisme Ada untuk Apa dan Siapa?

Sebagai permulaan, manusia adalah makhluk sosial. Dari saat manusia dilahirkan, ia menjadi bagian dari komunitas — keluarga, suku, desa, provinsi, dan, hari ini, sebuah negara. Karena manusia bergantung pada orang-orang di sekitar sejak awal, manusia telah berevolusi menjadi sangat peka terhadap perbedaan kelompok dalam (in-group) dan kelompok luar (out-group). Kemampuan untuk mengidentifikasi kawan dan lawan dengan cepat dulunya penting sebagai cara untuk bertahan hidup, dan secara kognitif cenderung lebih mudah untuk mengandalkan indikator sederhana (dia berbicara dalam bahasa saya; dia terlihat berbeda dari kelompok saya) daripada melakukan penilaian mendalam terhadap karakter seseorang atau kecenderungan orang lain.

Dengan adanya keharusan ini, tidak mengherankan bahwa manusia mungkin lebih peka terhadap perbedaan semacam ini daripada yang seharusnya. Ini bukan berarti bahwa manusia tidak mampu melihat di luar kelompoknya sendiri dan menjalin keterikatan yang kuat dengan yang lain, dan juga tidak berarti bahwa manusia tidak sanggup mendefinisikan kembali siapa yang “masuk” atau “keluar” seiring dengan berjalannya waktu; hal ini hanya untuk mengatakan bahwa manusia memiliki kecenderungan kuat untuk mengidentifikasi diri dengan orang-orang yang dianggap “seperti dia.”

Sejauh ini, “bangsa” telah menjadi kelompok budaya terbesar dengan daya tarik abadi bagi para anggotanya. Ciri-ciri pendefinisian yang membentuk suatu bangsa dapat berbeda-beda, tetapi umumnya mereka mencakup bahasa yang sama, budaya bersama, asal teritorial, dan narasi bersama tentang masa lalu kolektif. Sampai sekarang, konsep “bangsa” dan “negara” tetap menjadi salah satu cara yang dengannya umat manusia telah mengatur, dan karenanya menjadi bagian-bagian terpisah yang mengevaluasi dirinya sendiri. Dan negara, agar tetap berjalan, membutuhkan nasionalisme.

Nasionalisme mewakili keinginan dan ambisi sekelompok orang dalam wilayah geografis tertentu, berbeda dengan orang yang bersatu berdasarkan kelas. Karenanya, nasionalisme menekankan penempatan kepentingan negara atas kepentingan apapun. Ada suatu masa ketika nasionalisme adalah kebutuhan pokok ketika negara-negara masih terisolasi satu sama lain, di bawah panji-panji orang yang berkumpul dan di antaranya kemanusiaan bisa berkembang.

Namun, ketika negara menjadi terlalu superior dengan mengorbankan keharmonisan kehidupan sosial, ia akan membentuk nasionalisme eksklusif yang didasarkan pada budaya kebencian terhadap liyan (the other) yang dibayangkan; sebagai musuh atau ancaman. Nasionalisme seperti ini terus berlanjut yang sering kali secara tragis, memiliki pegangan, dengan berbagai tingkat intensitas, pada imajinasi umat manusia sampai tahap di mana ia menjadi sempit, egois, dan picik; menjadi sebuah bentuk kultus nasionalisme yang gila dan dibesar-besarkan.

Nasionalisme yang dipaksakan ini hanya akan mempromosikan budaya kekerasan. Ketika suatu budaya ditentukan secara sewenang-wenang dan dipalsukan, kebebasan kreativitas manusia lenyap. Hanya jiwa bebas yang dapat menciptakan nilai-nilai budaya autentik; mereka mungkin secara fisik termasuk dalam satu kelas tertentu atau secara geografis berasal dari negara tertentu; namun secara spiritual, mereka melampaui semua batasan sosial dan teritorial.

Di dalam masyarakat mana pun, pada titik waktu tertentu, akan selalu ada orang yang memiliki pandangan berbeda. Pandangan seperti itu merupakan bagian integral dan tak terhindarkan dalam demokrasi yang fungsional. Tugas politik, ketika digunakan untuk memperjuangkan salah satu orientasi dengan mengorbankan orientasi lain, hanya akan mengundang tenung totalitarian melalui ekspresi ideologis; baik nasionalisme atau fundamentalisme. Melalui berbagai percobaan yang muncul atas kepedulian terhadap kebaikan bersama dari, untuk, dan oleh masyarakat, tugas politik adalah untuk memutuskan secara strategis langkah dan sikap di mana tuntutan-tuntutan dari beragam orientasi ini ditempatkan pada kehidupan manusia.

Pada akhirnya, penting untuk mempertanyakan ulang – apa ciri khas yang membentuk suatu negara? Apakah batas teritorial, atau kumpulan orang yang merupakan fitur utama negara, atau mungkin hal lainnya. Pembukaan konstitusi kita ditutup dengan sebuah harapan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, apakah dengan berpihak pada kepentingan rakyat, terutama kaum minoritas dan kelas-kelas yang terpinggirkan secara sosial, ekonomi, politik bisa menjadikan kita seorang nasionalis ketika bahkan menjadi anti-pemerintah saja bisa jadi setara artinya dengan anti-nasionalisme menurut negara?

Nasionalisme di Atas Layar Lebar Indonesia

Kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa industri film Indonesia di awal 1950-an dimulai dengan semangat nasionalisme yang terlanjur membumbung tinggi. Layar-layar lebar diwarnai dengan kisah-kisah tentang persatuan dan ancaman disintegrasi sedari awal. Persoalan ini selalu melibatkan elemen militer dan telah memberi ruang pada militer untuk memainkan peran yang signifikan pada lapangan sosial-politik dan turut menumbuhkan gelembung besar nasionalisme di dalamnya. Berlatar kondisi awal kemerdekaan, penonjolan sikap nasionalisme dan patriotisme ini akan menjadi wajar saja terjadi ketika rakyat disatukan oleh musuh, nasib, dan tujuan yang sama: yakni terbebas dari belenggu kolonialisme Belanda.

Di masa Orde Baru, beberapa film yang oleh versi aparat sensor dan pers disebut sebagai “film sejarah” – yang kini lebih tepat disebut sebagai “film berlatar sejarah” – menyatakan masa lalu dengan melakukan identifikasi sejarah atas periode, insiden, dan pribadi-pribadi yang seringnya juga mengglorifikasi nasionalisme dan patriotisme. Menurut Sen (1994), film-film ini tidak bisa dijadikan cara untuk mengerti atau berbicara tentang aktualitas masa lalu. Baginya, perlu adanya pemahaman terhadap relasi di antara pihak-pihak yang memegang tampuk kekuasaan sebagai pihak yang mengontrol medium dan film sebagai medium itu sendiri. Kesadaran ini membuat kita tidak sekadar meresepsi dasar dari konvensi-konvensi yang secara eksplisit ada dalam teks film, tetapi juga pada dasar-dasar yang menyebabkan kita berpikir tentang dalang di balik cerita yang diproyeksikan di atas layar. Hal ini menurut pengamatan Irawanto (1999) menjadikan sejarah Orde Baru didorong bukan dari keinginan melihat masa lalu secara kritis, melainkan untuk mengabsahkan sebuah rezim yang sedang berkuasa. Yang di dalamnya ada banyak penyembunyian, pembengkokan, penyimpangan, pemalsuan, dan perekayasaan terhadap fakta-fakta historis.

Kini, film-film bertema nasionalisme tidak, atau setidaknya belum, atau mungkin tidak akan pernah, beranjak ke mana-mana. Artikulasi film Indonesia tentang nasionalisme sedang lari kecil di atas treadmill. Ia selalu berkutat pada tokoh-tokoh besar, konflik batin mereka yang hidup di tapal batas, eksotisme regional yang vulgar, perang periodik, dan peristiwa-peristiwa canonical. Selalu ada solusi yang hadir, ditawarkan, dan diterima di tengah-tengah struktur naratif dari film yang bergerak dari sebuah tatanan ke kekacauan kemudian ke pengembalian kembali sebuah tatanan tersebut, dan solusi itu adalah nasionalisme, yang seringnya jadi jatuh tidak relevan. Wacana patriotisme dan kepahlawan terlalu banyak menitikberatkan diri pada dimensi militeristik dan nasionalisme arkais. Beberapa film ini, menurut Windu Jusuf, berusaha menuturkan keresahan di zaman kita dengan menggunakan sejarah; tapi pemahaman tentang sejarah itu sendiri tidak pernah diperbaharui. Akhirnya yang ada sejarah hanya hadir sebagai proyeksi dari masa kini saja.

Masih Perlukah Sinema Nasional Memperjuangkan Hal-Hal Nasional di Dalam Dirinya?

Beberapa teori film mengatakan bahwa film adalah arsip sosial yang menangkap jiwa zaman (zeitgeist) masyarakat saat itu. Siegried Kracauer, ahli teori film asal Jerman, menyatakan bahwa pada umumnya dapat dilihat jika teknik, isi cerita, dan perkembangan film suatu bangsa hanya dapat dipahami secara utuh dalam hubungannya dengan pola psikologis aktual bangsa itu. Dalam kaitannya dengan agenda pembangunan bangsa, hal ini senada dengan pernyataan Asrul Sani:

“Tapi soalnya adalah untuk menjadikan film kita menjadi alat yang bicara pada penontonnya tentang kenyataan sebenarnya yang terdapat di lingkungannya. Supaya film kita dapat dibina menjadi alat yang bisa mendorong penonton mengadakan dialog dengan dirinya sendiri: supaya film dapat membantunya untuk memahami kenyataan dengan cara yang lebih baik. Karena hanya dengan cara begitu kita dapat memberikan sumbangan pada pembangunan bangsa.” (Sani, 1988: 84).

Imanjaya (2006) melihat bahwa perkembangan film Indonesia hanya dapat dipahami dengan baik jika perkembangan itu dilihat dalam hubungannya dengan latar belakang perkembangan sosial budaya bangsa Indonesia.

Lalu, apakah film-film bertema nasionalisme ini sudah tepat dalam menangkap pola psikologis warga negara kita? Atau mereka dibuat sebatas hanya untuk menghidupi adagium usang Kennedy: jangan tanyakan apa yang negara berikan padamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu?

Pernyataan JB Kristanto mungkin akan menjadi relevan untuk melihat hal-ihwal fenomena ini: bahwa kita tidak pernah bisa merumuskan ulang nasionalisme dengan baik. Sehingga nasionalisme dalam kesadaran bersama kita tetap nasionalisme ’45. Tidak pernah dirumuskan lagi dalam peta politik global masa kini, termasuk dalam globalisasi ekonomi. Kita butuh rumusan lain yang bisa mewadahi kepentingan negara dalam kancah global. Atau malah, kalau tidak bisa dirumuskan lagi, menurutnya, jangan-jangan kita tidak membutuhkan nasionalisme lagi. Benarkah? [Dwiki Aprinaldi]

Referensi

Imanjaya, Ekky. 2006. A to Z About Indonesian Film. Bandung: DAR! Mizan.

Irawanto, Budi. 1999. Film, Ideologi, dan Militer: Hegemoni Militer dalam Sinema Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.

Sani, Asrul. 1988. “Sumbangan Jakarta dan Daerah dalam Pertumbuhan Perfilman Nasional” dalam Festival Film Indonesia 1988, hlm. 79-84. Jakarta: Panitia Tetap FFI 1988.

Sen, Krishna. 1994. Indonesia Cinema: Framing The New Order. London: Zed Book Ltd.

warningmagz

The author warningmagz

Leave a Response